Laporan : Sukiman
Jum,at, 8 Mei 2026
Bidik.Info, Bengkulu Utara – Kepala Desa Kecamatan Kota Arga Makmur, menyatakan sangat mendukung langkah media yang menyoroti adanya perangkat desa yang bekerja rangkap atau dobel job, termasuk yang terlibat dalam pekerjaan di program makanan bergizi gratis (MBG). Menurut Kadi, kepala Desa Lubuk Saung melalui telepon WhatsApp (8/5), persoalan tersebut memang perlu dipublikasikan agar menjadi perhatian serius pemerintah dan dinas terkait.
“Saya sangat setuju jika media menayangkan pemberitaan persoalan perangkat desa yang kerja dobel job, termasuk kerja di program MBG. Karena sampai saat ini belum ada aturan yang jelas maupun pengawasan dari dinas terkait,” tegas Kadi Ismanto, selaku Kepala Desa Lubuk Saung.
Ia menilai, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlangsung tanpa pengawasan. Sebab, perangkat desa memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan pelayanan masyarakat dan membantu roda pemerintahan desa agar berjalan maksimal.
Menurutnya, ketika perangkat desa memiliki pekerjaan lain di luar tugas pemerintahan desa, dikhawatirkan fokus pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Apalagi, hingga kini belum ada ketegasan dari instansi terkait mengenai batasan ataupun aturan yang mengatur persoalan rangkap pekerjaan tersebut.
“Jangan sampai jabatan perangkat desa hanya dijadikan sampingan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang maksimal dan perangkat desa harus benar-benar fokus menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Ia juga menilai media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial untuk membuka persoalan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah daerah. Dengan adanya pemberitaan, diharapkan dinas terkait segera turun tangan dan membuat aturan yang jelas agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan terhadap lemahnya pengawasan birokrasi desa. Hingga kini, persoalan perangkat desa yang menjalani pekerjaan ganda dinilai masih berjalan tanpa kontrol yang jelas, sementara masyarakat berharap adanya ketegasan demi menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan di tingkat desa.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada hak jawab dari pemerintah daerah maupun dinas terkait.
Editor : Redaksi.
