Laporan : Edi Yanto
Rabu, 11 Februari 2026
Bidik.Info, Bengkulu Utara – Pemerintah kabupaten Bengkulu Utara, mengelar rapat koordinasi dan menandatangani perpanjangan perjanjian kinerja dan pakta integritas kerja tahun 2026 di Ruang Command Center Setdakab Bengkulu Utara, pada hari Rabu (11/2/2026).
Kesempatan ini, Bupati Arie Septia Adinata,,SE,M.AP, peringatan keras kepada jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara agar tertib administrasi dan tidak melompati jalur koordinasi birokrasi, guna disiplin prosedur dan kepatuhan terhadap struktur organisasi pemerintahan.
“Saya berharap terhadap semua pejabat di daerah ini dapat mengsinkronkan program daerah dengan pemerintah pusat. Kalau ragu, lakukan jemput bola dan yang paling penting, tertib administrasi. Jangan meloncati staf ahli, asisten maupun tingkatan lainnya,” tegas Bupati
Penegasan Bupati tersebut mengisyaratkan adanya perhatian serius terhadap tata kelola birokrasi di internal pemerintahan daerah, terutama dalam hal alur koordinasi dan pengambilan keputusan.
“Efisiensi anggaran bukan alasan pihak pejabat di daerah ini menurunkan kinerja di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Saya meminta seluruh pejabat tetap memaksimalkan kinerja demi mewujudkan program lima tahun ke depan menuju visi “Mahabbah”. Tidak boleh efisiensi anggaran dari pusat menjadi alasan melemahkan pelayanan publik,” harapnya.
Sementara Wakil Bupati Bengkulu Utara, H.Sumarno, dalam kesempatan yang sama menyampaikan pesan yang lebih tajam terkait integritas aparatur.
“Jangan ada yang melakukan setoran-setoran yang tidak jelas sehingga bisa tersandung hukum. 9Kami ingin bapak ibu bekerja dengan nyaman, bersih, dan profesional selama lima tahun ke depan, bahkan 20 tahun mendatang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah kabupaten Bengkulu Utara dibawah kepemimpinan Arie–Sumarno menaruh perhatian terhadap praktik – praktik yang berpotensi mencederai integritas birokrasi.
Penandatanganan pakta integritas ini diharapkan tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan komitmen nyata dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Editor : Redaksi.
